Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi (F-PAN)/Foto:Jaka/Iw

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah melakukan koordinasi dengan Tim Independen dari seluruh stakeholder di bidang kelautan dan perikanan untuk melakukan uji petik terhadap alat penangkapan ikan berupa cantrang.

“Larangan penggunaan cantrang telah menimbulkan pro dan kontra sejak beberapa tahun terakhir. Saya berharap agar pemerintah memberikan sebuah kepastian tentang pelarangan tersebut. jangan sampai menimbulkan konflik, baik konflik horizontal sesama masyarakat atau nelayan, dan konflik nelayan dengan pemerintah. Untuk mengatasi itu semua, kami berharap agar pemerintah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder di bidang kelautan dan perikanan untuk melakukan uji petik terhadap alat penangkapan ikan berupa cantrang,dogol dan sebagainya yang dilakukan oleh tim independen,” ujar Yoga, begitu ia biasa disapa, usai memimpin rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Dijelaskannya, Tim Independen yang dimaksud bukan hanya berasal dari pemerintah, melainkan seluruh stakeholder  di bidang kelautan dan perikanan, termasuk kalangan akademisi atau pakar perikanan dan kelautan untuk kemudian melakukan uji petik yang hasilnya akan lebih akurat, valid dan obyektif serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam kesempatan itu hadir beberapa pakar kelautan dan perikanan yang menjelaskan penilaian dan pengamatannya tentang cantrang. Nimmi Zulbairani yang merupakan dosen sekolah bisnis dan fakultas perikanan dan ilmu kelautan IPB sekaligus Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara, dan Wasekjen Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia merupakan salah satu pakar yang setuju terhadap penggunaan cantrang.

Nimmi menyimpulkan bahwa alat cantrang dapat  terus digunakan. Karena berdasarkan analisis  yang dilakukan dampak positif (ekonomi dan sosial)  alat tangkap ini lebih besar daripada dampak negatifnya.  Jika alat tangkap  ini digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak dimodifikasi agar ramah lingkungan.  

“Cantrang, Payang dan Dogol tidak benar dikatakan tidak ramah lingkungan karena dampak lingkungan terhadap alat tangkat tidak bisa digeneralisasi tergantung pada lokasi dan bagaimana nelayan mengoperasikan alat tangkap tersebut. Dampak kerusakan lingkungan tergantung pada kedalaman laut dimana alat tangkap tersebut dioperasikan oleh nelayan, penggunaan tali selambar, ukuran mata jaring, dan penggunaan pemberat. Penambahan penggunaan pelampung dapat dilakukan agar tali selambar tidak sampai dasar. Intinya, semua alat tangkap memiliki dampak terhadap lingkungan jika operasionalnya tidak dikendalikan,” papar Nimmi.

Sementara itu, beberapa pakar kelautan dan perikanan yang ada dalam Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti Nugroho mengatakan bahwa Penggunaan cantrang telah mengakibatkan penurunan ukuran/berat ikan. Tren hasil tangkapan didominasi ikan berukuran kecil, yang menunjukkan indeks keragaman tidak sehat. Rasio rerata luasan daerah penangkapan menurun (dari 600 km² menjadi 45 km² per kapal per tahun). Biomassa berada pada tingkat dibawah kemampuan pulih akibat creative destruction. Pengoperasian cantrang memberi tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan. (ayu/sc)